Pers Release BP2DIM : USULAN NAMA BARU PROVINSI DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU (DIM) DIAPRESIASI OLEH DPRD SUMBAR

 

Padang | Media Prajurit Indonesia – DPRD Sumbar melakukan sidang pada tanggal 21 Februari 2022 dalam rangka mendengarkan penyampaian RUU DIM oleh Pengurus Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau ( BP2DIM ) diruang rapat paripurna lembaga legislatif tersebut.

Rombongan BP2DIM Ke DPRD Sumbar diterima Daswanto dari Fraksi PAN yang juga anggota komisi 1 dan Ismunadi Syofyan komisi III dari Fraksi Gerindra.

Dalam kata sambutan pimpinan sidang mengatakan bahwa DPRD Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada BP2DIM yang telah berupaya serius dalam mewujudkan gagasan masyarakat Sumatera Barat untuk melahirkan DIM, sebagai ganti dari Provinsi Sumatera Barat. “Kami pada prinsipnya mendukung perubahan nama dan status Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi DIM”, tegas pimpinan Sidang DPRD Sumbar. Meskipun demikian, dalam rangka memperjuangkan gagasan Provinsi DIM tetap dalam koridor hukum yang berlaku di NKRI.

Selanjutnya perjuangan DIM akan dibahas dalam rapat-rapat pimpinan DPRD Sumbar dan hasilnya akan disampaikan pada pengurus BP2DIM.

Pada pertemuan tersebut BP2DIM menghadirkan unsur pengurus dari Ranah dan Rantau, antara lain;

Prof. Dr. Masri Mansur, M.Ag.; Kol (Pur) Adrianus Ilra Dt Timbalan Sati; Radias Dilan, SH.; Dr. Nurdiati Akma; Dr. M. Sayuti, M.Pd., Dt. Rajo Pangulu; Ir. Syafruddin Gazali, MM. Dt. Paduko Rajo; Buya Bagindo Leter; Kurnia Hanafi; Dr. Muslim Tawakal; Rosser Nursewan, SH., MH; Dr. Hasanuddin, M. Si. Dt. Tan Patih; Dr. Yarmis Syukur, M.Pd.; H. Syahrul Anggun, SH. MBA, Dt. Dikoto.

Selain peserta yang hadir secara offline juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pengurus dan pemerhati secara online antara lain; Dr. Iramady Irdja; Dr. Taswen Tarib; Dr. Manoefris Kasim; Dr. Niel Azmar; Anton Permana, SE.

Yang bertindak sebagai pemateri dari pihak BP2DIM yaitu langsung disampaikan oleh ketua umum BP2DIM, Prof. Dr. Masri Mansur. Materi yang dipresentasikan meliputi visi dan misi, pengertian Keistimewaan Minangkabau, program pokok DIM yang antara lain mengenai reformasi institusi dan struktur pemerintah, reformasi Ekonomi dan Pendidikan. Program ini fokus dalam rangka revitalisasi Tungku Tigo Sajarangan (TTS).

 

Pemateri berikutnya adalah Dr. Sayuti, Dt. Rajo Pangulu, menyampaikan secara holistik atas urgensi ditegakkannya “local wishdom” Minangkabau antara lain tentang falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”, arti matrilineal, TTS. Dalam rangka suksesnya proses DIM maka perlu juga peran DPRD dalam menepis “kaba bagalau” seputar perjuangan DIM yang tidak konstruktif dan cenderung hoax.

Dalam pada itu, Dr. Sayuti menambahkan bahwa pihak DPRD penting melakukan pendalaman makna keistimewaan daerah lain dengan studi banding ke Daerah Istimewa Jogyakarta, Papua, dan Aceh.

Pernyataan tersebut juga diperkuat Buya Bagindo M. Leter, Dr. Nurdiati Akma, Dr. Muslim Tawakal, antara lain menegaskan peran PDRI dalam menyelamatkan mata rantai perjalanan NKRI.

Selain itu, berhubung pada saat ini sedang proses pengajuan RUU Provinsi Sumbar, maka pihak BP2DIM menitipkan pasal-pasal dengan mencantumkan Keistimewaan Minangkabau sejalan dengan RUU DIM sebagai sebuah langkah strategis bagi Sumbar ke depan.

 

Sebagai penutup pertemuan, BP2DIM menyampaikan harapan yang besar akan terwujudnya Provinsi DIM dengan dukungan kuat dari DPRD Sumbar sehingga pihak Pemda Sumbar dapat mengikuti langkah konstruktif ini.

Pada kesempatan tersebut, Daswanto yang mewakili pimpinan DPRD Sumbar mengatakan, segera melakukan pembicaraan dengan semua unsur pimpinan, baik komisi maupun fraksi-fraksi.

“Terima kasih pada Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang, yang sudah datang menyampaikan aspirasi yang penting ini langsung kepada kami. Insyaallah, dalam waktu dekat akan kita sampaikan pada pimpinan lain untuk dibahas,” tutup Daswanto.

 

 

 

Kadiv Humas BP2DIM:

 

Anton Pratama, SE.

 

author

Author: