Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo : Upayakan Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Tengah

BANGGAI  I Majalah Prajurit Indonesia. Wakil Bupati Banggai Drs. H. Mustar Labolo, M.Pd bersama Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto, S. IK, MH mengikuti rapat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Maklumat bersama Gubernur Sulawesi Tengah dan Kapolda Sulawesi Tengah tentang “Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Polda dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah” melalui virtual Zoom Meeting.

Sub. Bagian Dokumentasi Pimpinan Bag. Prokopim Setda Banggai/Mu’awanah mengatakan, Kegiatan tersebut di laksanakan di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kasat Reskrim Polres Banggai AKP Pino Ari. S.IK, SH, MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Judi A. Amisuddin, SH., M. Hum, Para Penyidik, PLT Wali Kota, Seluruh Bupati dan PLT Bupati sementara dan seluruh Kapolres dan Jajarannya se- Provinsi Sulawesi Tengah, Inspektur Inspektorat Provinsi Kota dan Daerah, dan seluruh instansi terkait se Sulawesi Tengah melalui virtual.

Kapolda Sulawei Tengah Irjen. Pol. Drs. Abdul Rakhman Baso, SH dalam sambutannya mengatakan, Agar kiranya penegak hukum dan masyarakat umum agar bisa bekerjasama dalam mengawasi dan memerangi tindak korupsi yang terjadi, masyarakat dapat bekerjasama melalui media IT sebagai tindak pengawasan dan pelaporan. Serta Kapolda mengharapkan dengan di lakukannya penandaanganan perjanjian kerjasama mengenai optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum polda dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sulteng dapat mengoptimalkan pencegahan tidak pidana korupsi yang terjadi di daerah ini.

“Dengan terbangnya signifitas dan kolaborasi antara penegak hukum polda dan pengawas internal pemerintah akan mengoptimalkan pencegahan tindak pidana korupsi dengan pengembalian keuangan Negara atau Daerah kiranya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan” jelas Kapolda Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan dukungan terhadap upaya-upaya pengawasan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah. Pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah tidak cukup hanya melibatkan unsur pejabat pengelola anggaran, agar lebih efektif maka semua pihak berkompeten dalam mengawalannya harus melibatkan unsur aparatur pengawas internal (APIP) aparat penegak hukum (APK) dan masyarakat itu sendiri.

Gubernur berharap agar APIP dan APK dapat memperkuat sistem pengawasan pencegahan korupsi di seluruh struktur birokrasi  pemerintah Daerah supaya tidak ada aparatur negara yang terpancing untuk melakukan korupsi, karna korupsi terjadi bukan hanya karna niat tetapi karna adanya kesempatan, “Jadi waspadalah dalam mengemban jabatan dan membelanjakan uang negara” pungkasnya. (Hartono Sahabo)

author

Author: